Swift

Caleg Perempuan Mempersiapkan Diri Memenuhi Janji Kuota

Related image

Perjalanan Kuota untuk Wanita

caleg kota bekasi - Advokasi affirmative action untuk perwakilan politik wanita semakin tidak terbentung dengan lahirnya masa reformasi tahun 1998, yang lalu diikuti dengan dikeluarkannya UU No 12 tahun 2003. Akan tetapi, tingkat implementasi UU ini tetap alami rintangan politis yang mengagumkan besar, dari mulai insiden pembatalan UU tahun 2008 oleh Mahkamah Konstitusi yang disponsori oleh beberapa parpol menguasai, s/d yang terbaru manuver Komisi II DPR yang menampik aplikasi kuota 30 % yang ditata dalam UU Nomer 8 Tahun 2012, jika parpol mesti mengambil keputusan tiap-tiap tiga caleg, sekurangnya satu calon ialah wanita. Manuver ini lalu dijawab oleh beberapa instansi pro-demokrasi, salah satunya Perludem, IPC, KIPP, KIPP Jakarta, JPPR, YAPPIKA, Puskapol UI, Demos, ICW, Indonesia Biaya Center (IBC), ataupun Seknas FITRA, bangun konsolidasi untuk mengawal serta membentengi implementasi kuota 30 %.

• Skema kelas serta gender yang ada pada penduduk punya potensi besar dalam tingkatkan kesenjangan sosial;
• Calon legislatif wanita mengemban mandat wanita, karena itu kuota yang ditanggung dalam UU Pemilu mempunyai tujuan untuk merubah ketinggalan wanita.
Ketertarikan serta Laju Pandangan

Sayangnya, sesudah bersusah-payah memperjuangkan kuota wanita saat beberapa dekade, banyak aktivis wanita yang sebelumnya ada dibarisan sangat depan, malah malas berjibaku di tingkatan praxis, baik dalam persaingan perebutan kursi-kursi legislatif ataupun kursi-kursi eksekutif. Nampaknya celah yang tajam pada tingkatan idealisme serta kenyataan politik belum juga terjembatani, ruangan politik berkesan sangat buram sekedar untuk dikenali. Dalih-dalih idealisme seringkali muncul saat menjawab rintangan kenapa aktivis wanita mungkin tidak terjun dalam politik praktis, seolah-olah anggota kesan-kesan jika sampai kini aktivis wanita ada ditataran imagi semu, jika parpol ialah lokasi kekuasaan yang serasi, damai, populis serta tetap memprioritaskan kebutuhan rakyat, bukan demikian sebaliknya jika parpol ialah lokasi korup, elitis, penuh perseteruan, eksploitatif, manipulatif serta ada banyak lagi jika mesti selalu didaftar.

Walau sebenarnya, salah satunya fakta perjuangan skema kuota untuk wanita yaitu dengan masuknya wanita dalam eskalasi pertempuran kekuasaan di partai politik, diinginkan nanti akan dapat mencatatkan warna politik yang berlainan, yakni mengatakan masukan minoritas (wanita) yang sampai kini dibungkam oleh arus politik menguasai.

Grup yang Diuntungkan Skema Kuota

Dibutuhkan waktu yang tidak pendek untuk kenal ajang politik dengan baik,yang tentunya akan saja susah diraih jika kita ada di luar ajang. Wanita mesti ambil sisi dengan terjun ke arenapolitik serta mengawali proses evaluasi praktis bersama politisi lelaki, berproses jadi unsur yang bertindak dalam menjalankan skema, terpenting kuasai celah-celah peka kepartaian serta kuasai taktik mencapai kekuasaan. Sayangnya, sampai Pemilu ke tiga semenjak dikeluarkannnya ketentuan kuota, setiap saat Pemilu tetap didominasi oleh konstestan baru yang sejumlah besar begitu pemula, baik dengan dinamika kepartaian ataupun dengan perspektif keterwakilan wanita. Tentunya ini jadi kendala besar dalam usaha sampai percepatan jumlahnya serta kualitas politisi wanita yang oke serta berperspektif gender.

Menjadi salah satunya akibatnya karena keengganan aktivis wanita potential untuk terjun di ajang politik praktis, kuota wanita malah jadi arena ekspansi kekuasaan buat beberapa politisi korup dengan mengepakkan sayap kekuasaanya serta melempangkan kejayaan status quo. Kenapa? Sebab merekalah yang ‘sudah siap’ dengan politis manfaatkan kesempatan ini. Sudah banyak kita tonton, bagaimana kepiawaian beberapa politisi dalam ‘memodifikasi’ kuota untuk wanita jadi kuota untuk istri atau anak wanita mereka. Karena itu, implementasi kuota di badan-badan legislatif ataupun eksekutif terlihat riil di tingkatan permukaan, tapi dengan substantif masih tetap jauh dari tingkat mencukupi. Sejumlah besar beberapa wanita yang mendapatkan ‘kue’ kuota ialah mereka yang mendapatkan kekuasaan warisan yang hampir tidak memiliki misi pro-gender, ikut tidak mempunyai ikatan dengan perjuangan yang dimandatkan oleh ketentuan skema kuota.

Contohnya, dari 17 kepala daerah perempuan−dengan hanya satu gubernur wanita berstatus terduga korupsi−2 walikota, and 14 bupati, sejumlah besar ialah istri atau anak bekas kepala daerah yang tidak bisa bertanding lagi sebab telah berkuasa saat 2 periode beruntun. Walau ini tidak bermakna jika kita mesti mengganulir wanita yang mendapatkan warisan kekuasaan dari lelaki (bapak/suami), tapi dari tipe-tipe politisi wanita dengan latar belakang semacam ini, terpenting untuk kita lihat, bagaimana basis serta visi-misi mereka, apa kita bisa mengundang mereka untuk bersama bangun visi perjuangan politik yang pro dengan kebutuhan wanita?

Bangun Citra Politisi Wanita

Dengan dominannya jumlahnya politisi wanita yang mendapatkan warisan kekuasaan, menguasai juga citra negatif politisi wanita di penduduk serta di alat. Karena itu, peningkatan konsolidasi lintas partai untuk bangun citra politisi wanita yang lebih baik, menantang citra pemimpin wanita yang negatif yang sampai kini sudah terburu menempel di mata penduduk, jika politisi wanita condong dangkal, elitis, korup, tidak peka dengan rumor gender, atau malah bangga dengan skema kepemimpinan yang lebih maskulin (keras, tegas, tidak simpatik, dst.), sangat menekan. Membiarkan citra politisi wanita yang demikian, pasti selalu mencederai kekuatan politisi wanita ke depan. Ditambah dengan peranan alat yang tidak lagi tertahan dalam bangun pendapat hampir di semua susunan masyarat. Contohnya, belakangan ini, alat demikian gencarnya mempublikasikan beberapa politisi wanita yang terbelit dalam masalah korupsi. Tentunya, pada umumnya ini begitu memengaruhi citra politisi wanita dalam Pemilu mendatang. Karena itu, butuh selekasnya ada counter balik untuk bangun keyakinan penduduk serta membuat citra politisi wanita yang bersih.

Untuk merampas keyakinan penduduk, politisi wanita dengan bersama mesti menunjukkan jika mereka betul-betul bersih serta dapat kerja untuk rakyat. Konsolidasi serta solidaritas antar sama-sama politisi wanita lintas partai mesti selalu dibuat serta diaktifkan, terpenting dalam menantang desas-desus yang sifatnya misoginis (anti wanita) yang akan meruntuhkan citra politisi wanita, apapun partai yang menaunginya. Ditambah lagi, sejumlah besar citra parpol tidak selamanya positif di mata penduduk. Selain itu, budaya parpol yang partriakal serta condong tertutup buat perempuan-perempuan kapabel, tetaplah menguasai. Buat parpol, kuota sekedar hanya masalah penuhi keperluan administratif supaya lolos dari ragu KPU.

Rintangan dengan Pendatang Baru

Lembaga-lembaga wanita selalu bersama mengusahakan pendampingan serta memfasilitasi pendidikan politik buat calon legislatif wanita supaya lebih masak dalam melawan penentuan umum yang akan datang. Perumpamaannya, awal Desember lantas WYDII bekerja bersama dengan PUSKAPOL UI dengan di dukung The Asia Foundation, mengadakan Pelatihan Strategis Pemenangan Calon legislatif Wanita pada Pemilu 2014. Usaha ini pula selalu dibarengi dengan beberapa tahapan kelanjutan mengikuti calon legislatif wanita menyiapkan diri. Pelatihan ini dibarengi oleh representasi dari semua partai konstestan Pemilu (12 partai politik), diperuntukkan buat calon legislatif wanita DPRD propinsi serta kabupaten/kota, spesial buat mereka yang sedang tidak menjabat.

Pelatihan ini dibarengi oleh 104 calon legislatif wanita yang datang dari 15 kabupaten/kota/kodya di Jawa Timur, dibagi dalam 3 gelombang. Sebagain besar dari mereka profesinya menjadi pendidik, baik dari tingkatan taman bermain sampai tingkat kampus; entrepreneur; serta semua peserta ialah anggota aktif Muslimat, Fatayat, Aisyiah, organisasi petani, sayap partai politik, pekerja sosial, KONI, KPPI, RT-RW, atau PKK. Materi yang dikatakan mencakup pengetahuan serta ketrampilan tehnis, yakni; politik serta wanita; arti keterwakilan politik buat wanita; skema pemilu pada Pemilu 2014; kalkulasi tujuan nada di dapil; mempersiapkan kampanye; serta mengamankan nada calon legislatif wanita. Walau, hampir semua peserta mempunyai latar belakang keorganisasian yang cukuplah mapan tapi persektif gender ataupun latar belakang ketentuan kuota mereka begitu kurang mencukupi, begitu pemula, baik dengan jargon-jargon gender atapun peta politik pada umumnya. Fakta ini jadi dilematik, di satu bagian keadaan ini mengairahkan perjalanan riwayat demokrasi kita jika setiap saat Pemilu, tetap muncul beberapa ribu jumlahnya Calon legislatif wanita baru, di satu lainnya fakta ini pula melelahkan karena skema politik kita mesti menginvestasikan sebagian besar sumber daya untuk mendidik calon baru dari step awal lagi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan Calon legislatif yang gagal tapi mereka ikut tidak kembali di ajang politik? Kenapa? Akankan trend pengulangan-pengulangan ini akan bertambah atau alami penurunan dalam perjalanan proses demokrasi kita ke depan?

You Might Also Like

0 komentar